MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) tidak berdampak negatif terhadap kepercayaan investor.
Menurut Airlangga Hartarto, posisi defisit tersebut masih tergolong aman karena berada di bawah batas maksimal 3 persen yang ditetapkan undang-undang.
“Tentu enggak ada masalah. Kan tahun kemarin udah ditutup dan defisitnya masih aman. Masih di bawah 3 persen,” ujar Airlangga dikutip Minggu (11/1/2026), dikutip dari JPNN.
Berdasarkan data realisasi sementara per 31 Desember 2025, defisit APBN tercatat mencapai Rp 695,1 triliun atau setara 2,92 persen dari PDB.
Angka ini melebar dibandingkan target awal APBN 2025 sebesar 2,53 persen maupun proyeksi laporan semester sebesar 2,78 persen, dan mendekati ambang batas defisit 3 persen.
Menanggapi pelebaran defisit tersebut, Airlangga menilai kondisi itu masih wajar karena capaian penerimaan negara yang relatif tinggi.
“Ya kan tentu kami lihat juga penerimaan kami kan mendekati 91,7 persen. Jadi itu wajar saja. Yang paling penting kami kejar pertumbuhan. Nah pertumbuhan kan kaitannya direct terhadap employment, penciptaan lapangan kerja. Jadi itu yang kita dorong,” jelasnya.
Dia juga optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 akan menjadi yang tertinggi dibandingkan kuartal sebelumnya.
“Kita lihat, tetapi pertumbuhan di kuartal IV itu di antara kuartal-kuartal sebelumnya tumbuh bisa menjadi yang tertinggi. Sehingga mungkin secara keseluruhan target daripada APBN untuk pertumbuhan bisa mendekati,” kata dia.
Adapun dari sisi pendapatan, realisasi sementara pendapatan negara tercatat sebesar Rp 2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun. Penerimaan perpajakan mencapai Rp2.217,9 triliun atau 89 persen dari target Rp 2.490,9 triliun.
Rincian penerimaan perpajakan terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari target, serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 300,3 triliun atau 99,6 persen dari target.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 534,1 triliun atau 104 persen dari target, dan penerimaan hibah tercatat Rp 4,3 triliun atau 733,3 persen dari target.
Dari sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp 3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari target APBN. Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp2.602,3 triliun atau 96,3 persen dari target, dengan belanja kementerian/lembaga terealisasi Rp1.500,4 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 1.102 triliun.
Kemudian penyaluran transfer ke daerah (TKD) tercatat sebesar Rp849 triliun atau 92,3 persen dari target. Realisasi keseimbangan primer juga mencetak defisit Rp 180,7 triliun, lebih lebar dari target awal Rp 63,3 triliun.
Pembiayaan anggaran tercatat mencapai Rp 744 triliun, dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 48,9 triliun. []
