Gelombang kekecewaan merebak di internal Partai Golkar Papua Barat Daya. Sejumlah kader menyatakan keberatan keras atas keputusan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menggunakan diskresi untuk mengarahkan Wali Kota Sorong Septinus Lobat sebagai calon Ketua DPD Golkar Papua Barat Daya, sembari menutup ruang bagi kader-kader senior yang selama ini membesarkan partai di wilayah tersebut.
Langkah tersebut dinilai mencederai prinsip demokrasi internal partai. Sejumlah kader menilai proses menuju Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Papua Barat Daya tidak berjalan secara terbuka dan adil, melainkan telah diskenariokan sejak awal pendaftaran calon ketua dibuka.
Politisi Partai Golkar, Faisal, menilai pola yang terjadi sudah dapat dibaca sejak tahapan awal. Dari seluruh potensi kader yang ada, hanya dua orang yang akhirnya mendaftar.
Salah satunya disebut merupakan kader dari partai lain (PSI) yang diberikan Nomor Pokok Anggota Partai Golkar (NPAPG) secara kilat untuk kemudian didorong maju sebagai calon. Sementara satu kandidat lainnya dinilai hanya berfungsi sebagai pelengkap agar proses terlihat seolah kompetitif.
Kondisi ini, menurut Faisal, bukan hanya mematikan demokrasi internal, tetapi juga mempermalukan Partai Golkar sebagai partai besar yang memiliki sejarah panjang kaderisasi dan kepemimpinan daerah.
Ironisnya, sejumlah kader senior dengan rekam jejak kuat justru dilarang maju. Nama-nama yang selama ini menjadi tulang punggung Partai Golkar di Papua Barat Daya tak diberi ruang sama sekali.
Mereka di antaranya Lambert Jitmau selaku Ketua DPD I Golkar Papua Barat Daya sekaligus mantan Wali Kota Sorong, Jhon Kamuru yang menjabat Bupati Sorong namun tiba-tiba dicopot dari Ketua Golkar Kabupaten Sorong, Bernard Sagrim mantan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sekaligus mantan Bupati Maybrat dua periode, serta Ortiz Sagrim yang kini menjabat Ketua DPR Papua Barat Daya.
Tak hanya kader senior, sejumlah tokoh muda Golkar Papua Barat Daya yang dinilai memiliki kapasitas dan kesiapan memimpin partai di tingkat provinsi juga disebut sama sekali tidak diberi kesempatan untuk berkompetisi secara terbuka.
Musyawarah Daerah (Musda) II Partai Golkar Papua Barat Daya sendiri direncanakan akan digelar pada 22 November 2025 di Hotel Aston Sorong. Namun hingga kini, dinamika internal masih terus bergerak. Sejumlah kader menyatakan akan melakukan aksi protes langsung ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar saat Musda berlangsung.
“Mereka menuntut penjelasan dan pertanggungjawaban dari pimpinan pusat terkait alasan pelarangan kader-kader Golkar untuk maju sebagai Ketua DPD Golkar Papua Barat Daya. Bagi para kader tersebut, Musda seharusnya menjadi arena konsolidasi dan adu gagasan, bukan formalitas yang dikendalikan oleh skenario kekuasaan,” tutup Faisal dikutip dari wartapembaruan.
