PENCOPOTAN Musa Rajekshah (Ijeck) dari jabatan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memicu reaksi keras di tingkat daerah.
Ketua DPD II Partai Golkar Kota Pematangsiantar, Mangatas Marulitua Silalahi menyatakan kekecewaannya dan menyebut keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sebagai bentuk kegagalan kepemimpinan.
Mangatas menilai pencopotan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar serta surat edaran DPP terkait periodesasi kepengurusan daerah. Dalam aturan itu, masa jabatan pengurus DPD dinyatakan berakhir setelah ditetapkannya jadwal Musyawarah Daerah (Musda).
“Sudah ada surat edaran yang melarang pencopotan atau penunjukan pelaksana tugas di DPD tingkat I dan II sebelum Musda. Tapi ini justru ditabrak oleh pengurus dan ketua umum sendiri,” kata Mangatas, dikutip dari JawaPos.
Menurut dia, DPD I Golkar Sumut sejatinya telah mengajukan pelaksanaan Musda. Namun, hingga kini tidak ada kepastian jadwal dari DPP.
Mangatas mempertanyakan proses pengambilan keputusan pencopotan Ijeck yang tertuang dalam surat keputusan tertanggal Minggu (14/12/2025). “Ini betul diperiksa atau tidak oleh Ketua Umum? Kuat dugaan ada pihak yang mengarahkan keputusan ini,” ujarnya.
Mangatas juga menyebut adanya kekuatan eksternal yang diduga ikut mempengaruhi dinamika internal partai. Ia menilai Ijeck selama ini telah banyak mengalah demi menjaga soliditas organisasi.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Pematangsiantar periode 2019–2024 itu pun mengajak seluruh kader Golkar kabupaten/kota di Sumut untuk bersikap kritis terhadap keputusan DPP. “Kekuatan partai ada di tangan kader. Kalau ini dibiarkan, Golkar hanya akan jadi penonton sampai Pemilu 2029,” katanya.
Pencopotan Ijeck tertuang dalam Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor Skep-132/DPP/GOLKAR/XII/2025 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara.
Dalam surat tersebut, Ahmad Doli Kurnia Tanjung ditunjuk sebagai pelaksana tugas, dan keputusan ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji.
Ijeck sendiri menyatakan menghormati keputusan partai. Saat ditemui di sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Jakarta Barat, Sabtu (20/12), ia mengaku berlapang dada. “Saya apresiasi dan saya hargai keputusan kawan-kawan,” kata Ijeck.
Ia juga menyinggung pengunduran diri Ilhamsyah dari jabatan Sekretaris DPD Golkar Sumut sebagai bentuk solidaritas dan kesetiaan yang terbangun selama proses politik, termasuk saat Golkar Sumut keluar sebagai pemenang Pemilu 2024.
Namun, Ijeck berpesan agar dinamika internal partai tidak dilampiaskan kepada masyarakat. “Saya berharap keutuhan partai tetap kita jaga bersama, walaupun ada yang kecewa,” ujarnya.
Ilhamsyah menyatakan penggantian Ijeck dilakukan secara paksa dan mengecewakan. Ia menilai DPP tidak menghargai kerja keras kepengurusan Golkar Sumut yang telah dua kali mengajukan permohonan Musda sejak April dan September 2025, namun tak kunjung mendapat respons. “Kita seperti tidak dianggap, padahal Sumut ini barometer politik nasional,” kata Ilhamsyah.
Menurut dia, penunjukan pelaksana tugas oleh DPP semakin menegaskan ketidaksensitifan pusat terhadap dinamika daerah, meski Sumatera Utara memiliki posisi strategis dalam peta politik nasional. []
