KOMISI VIII DPR menegaskan perlunya perhatian serius dari pemerintah pusat terhadap penurunan jumlah jamaah haji dan lemahnya infrastruktur pelayanan haji di Provinsi Maluku. Penegasan ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Reses yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko.
Menurut Legislator Dapil Jateng V itu, isu haji menjadi masalah paling mendesak berdasarkan aspirasi dari pemerintah daerah dan mitra kementerian.
“Tadi memang yang paling kelihatan urgent itu memang masalah haji ya, haji memang di sini berkurang banyak sekali dan ini harus ada perhatian khusus dari pemerintah,” tegasnya saat diwawancarai Parlementaria di Kantor Gubernur Ambon, Maluku, Kamis (11/12/2025).
Ia menambahkan bahwa kondisi sosial Maluku membuat penanganan haji harus dilakukan dengan kehati-hatian. “Jadi kini kan ini belum konflik, jadi semua merawatnya itu memang harus lebih hati-hati di sini,” ujarnya
Singgih juga menyoroti masih minimnya perwakilan kantor urusan haji di sejumlah kabupaten. “Ada dua kabupaten yang tadi belum ada perwakilannya. Pelan-pelan lah, bahkan kementerian haji baru setahun ini, jadi perlu waktu menyelesaikan masalah yang sudah berlangsung,” paparnya, dikutip dari laman DPR RI.
Selain haji, Komisi VIII turut menerima usulan dari pemerintah daerah terkait kebutuhan sektor sosial, kebencanaan, dan penguatan layanan umat. “Banyak masukan-masukan yang insya Allah akan kita perjuangkan di Komisi VIII,” tambah Singgih. []
