WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menilai keputusan Presiden RI Prabowo Subianto menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani yang terdampak bencana, merupakan wujud nyata kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
“Keputusan penghapusan utang KUR adalah kebijakan yang sangat berpihak kepada rakyat. Ini memberikan napas bagi para petani dan pelaku usaha mikro untuk bangkit, tanpa harus memikirkan beban utang yang mustahil dibayar saat mereka kehilangan segalanya,” kata Nurdin Halid dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/12/25)
Nurdin Halid juga mengapresiasi mendalam atas kepemimpinan Presiden Prabowo yang menunjukkan respons cepat dan terukur dalam penanganan bencana di Sumatera, dengan fokus pada pemulihan infrastruktur dasar.
Menurutnya, instruksi Presiden untuk memprioritaskan perbaikan akses jalan, jaringan listrik, dan sistem telekomunikasi (sinyal) merupakan langkah krusial untuk memastikan wilayah terdampak tidak terisolasi dan layanan publik dapat segera beroperasi kembali juga menunjukkan kepedulian terhadap rakyat.
Kecepatan dalam penanganan ini dinilai menjadi kunci untuk menyelamatkan dan meringankan beban masyarakat.
Lebih lanjut, Politisi Partai Golkar ini juga menyoroti betapa pentingnya aspek bantuan logistik dan keringanan beban finansial. Pemerintah, di bawah koordinasi lintas kementerian, telah memastikan distribusi cepat makanan, obat-obatan, dan tenda pengungsi.
Gerak cepat pemulihan infrastruktur didukung oleh pengerahan penuh sumber daya negara. Kementerian Pekerjaan Umum yang langsung memimpin perbaikan jalan dan jembatan yang terputus, dibantu oleh BUMN Karya seperti Hutama Karya dan Waskita.
Di sisi lain, Kementerian ESDM dan PLN mengerahkan tim pemulihan untuk jaringan kelistrikan, dan BUMN telekomunikasi berupaya mengembalikan sinyal.
Kecepatan ini diperkuat dengan adanya koordinasi lintas kementerian dan pemantauan langsung dari pusat, termasuk permintaan laporan detail dari Kepala BNPB mengenai kebutuhan dana rehabilitasi.
Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk tidak hanya menangani darurat, tetapi juga merencanakan pemulihan jangka panjang yang terstruktur dan terukur.
Kendati demikian, Nurdin menegaskan Komisi VI DPR RI akan terus mengawasi realitas di lapangan. Ia mencatat adanya informasi pada Selasa (9/12/2025), di mana PLN menyampaikan permohonan maaf dan mengoreksi data pemulihan, mengakui bahwa banyak warga yang listriknya belum menyala akibat kerusakan masif.
“Kami menghargai kerja keras PLN dan Menteri ESDM, namun kami juga meminta agar komitmen kompensasi bagi warga yang terdampak pemadaman yang berkepanjangan segera diwujudkan, sekaligus memastikan percepatan pembangunan kembali tower darurat dan jaringan tegangan rendah agar tujuan pemulihan 100 persen segera tercapai dan transparan,” jelas Nurdin Halid, dikutip dari laman FraksiGolkar. []
