KOMISI IV DPR RI mendorong penguatan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Jawa Tengah sebagai langkah penting menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menegaskan bahwa kegiatan RHL berperan besar dalam memulihkan kondisi hutan dan lahan kritis di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). Menurutnya, keberadaan DAS sangat penting bagi ketersediaan air, produktivitas lahan, serta kehidupan masyarakat di sekitarnya.
“Kabupaten Semarang sebagai bagian dari DAS Jratun–Seluna menghadapi tekanan cukup tinggi terhadap tutupan lahan akibat konversi dan aktivitas pertanian intensif. Karena itu, program rehabilitasi yang dilakukan BPDAS Pemali Jratun perlu terus diperkuat,” ujar Panggah saat memimpin pertemuan di Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Pemali Jratun, Semarang, Kamis (6/11/2025), dikutip dari laman DPR RI.
Berdasarkan laporan BPDAS Pemali Jratun, sejumlah kegiatan sudah dilakukan seperti penanaman di lahan kritis, pembangunan konservasi tanah dan air, hingga pemberdayaan masyarakat melalui program Perhutanan Sosial dan Kebun Bibit Rakyat.
Komisi IV mengapresiasi langkah-langkah tersebut, terutama di tengah tantangan perubahan iklim dan degradasi lahan yang terus meningkat.
Panggah menjelaskan, kunjungan kerja spesifik Komisi IV kali ini juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan efektivitas program RHL di lapangan.
“Kami akan terus mengawal kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk peningkatan alokasi anggaran, penguatan kelembagaan BPDAS, dan dukungan terhadap inovasi berbasis masyarakat,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa Kementerian Kehutanan menargetkan penanaman 300.000 hektare aren pada tahun 2025, sebagai bagian dari program nasional penanaman 1,2 juta hektare aren. Program tersebut tidak hanya untuk memulihkan lahan kritis, tetapi juga mendukung ketahanan pangan dan pengembangan energi terbarukan (bioetanol).
“Kami berharap hasil kunjungan ini dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah pusat dan daerah, serta memperkuat sinergi semua pihak dalam mewujudkan hutan lestari, DAS sehat, dan masyarakat sejahtera,” tutup Panggah. []
