LANGKAH tegas dan responsif Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam menyelesaikan permasalahan pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan. Salah satunya dari anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar Heru Tjahjono.
Menurut Heru Tjahjono, Presiden Prabowo pada Selasa (10/6/2025) memutuskan untuk mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nikel di Raja Ampat, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.
“Keputusan tersebut menunjukkan komitmen tinggi pemerintah dalam melindungi kawasan konservasi yang memiliki nilai strategis global,” ujar Heru Tjahhjono, Rabu (11/6/2025), dikutip dari SindoNews.
Sebagaimana disampaikan Bahlil Lahadalia, pencabutan ini didasarkan pada dua alasan fundamental. Pertama, pelanggaran aturan lingkungan berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kedua hasil verifikasi lapangan yang menunjukkan kawasan tersebut harus dilindungi untuk kelestarian biota laut dan konservasi.
Heru secara khusus menyampaikan apresiasi atas responsivitas kepemimpinan Presiden Prabowo yang secara langsung menggelar rapat terbatas di Hambalang pada, Senin (9/6/2025) dengan melibatkan Menteri ESDM, Menteri LHK, dan Menteri Kehutanan.
“Rapat selama tiga jam ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengambil keputusan berimbang antara kepentingan ekonomi dan konservasi lingkungan. Bapak Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk tetap menjadikan Raja Ampat menjadi wisata dunia,” ujar Heru.
Heru menyebut keputusan pemerintah tersebut mencerminkan visi jangka panjang pemerintah yang tidak hanya fokus pada eksploitasi sumber daya, tetapi juga pada pembangunan berkelanjutan.
Sebagai praktisi pemerintahan yang memahami kompleksitas koordinasi lintas sektor, Heru mengapresiasi pendekatan sistematis yang dilakukan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Pertama, penghentian sementara operasi PT Gag Nikel, 5 Juni 2025 sebagai langkah responsif atas kekhawatiran public Kedua, Inspeksi lapangan langsung ke Pulau Gag, 7 Juni 2025 untuk verifikasi objektif. Heru menilai koordinasi multi-Kementerian yang menghasilkan keputusan berbasis bukti ilmiah.
“Keputusan untuk tetap mempertahankan izin PT Gag Nikel dengan pengawasan ketat atas perintah Presiden menunjukkan pendekatan yang proporsional – tidak reaktif berlebihan, namun tetap memprioritaskan perlindungan lingkungan,” ujar Heru.
Heru mengatakan kasus Raja Ampat menjadi benchmark penting dalam tata kelola pemerintahan di era Presiden Prabowo, khususnya terkait keseimbangan hilirisasi dan konservasi. “Ini menunjukkan bahwa program hilirisasi Nikel tetap dapat berjalan dengan tetap menghormati kawasan konservasi,” ujar Heru.
Heru juga menyinggung tentang responsivitas kebijakan, yaitu masalah tambang di Raja Ampat yang viral media sosial hingga keputusan Presiden hanya dalam waktu tujuh hari yakni 3-10 Juni 2025. “Ada koordinasi pusat-daerah yang melibatkan aspirasi masyarakat lokal dan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan,” ujar Heru.
Heru mengatakan ðari perspektif Komisi IX DPR yang membidangi Kesehatan, keputusan ini sangat relevan mengingat Raja Ampat memiliki 50.000 penduduk yang 80 persenya menggantungkan hidup pada perikanan dan pariwisata bahari.
“Pencabutan IUP ini melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat kontaminasi logam berat yang dapat mempengaruhi rantai makanan laut,” ujar Heru.
Heru menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas kepemimpinan yang tegas namun bijaksana dalam melindungi aset strategis bangsa. Keputusan ini sejalan dengan visi Asta Cita yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
Tidak hanya itu, Heru juga mengapresiasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia atas profesionalisme dalam mengelola isu kompleks ini – dari penanganan krisis komunikasi hingga implementasi solusi berbasis bukti ilmiah. “Tim koordinasi lintas Kementerian yang menunjukkan sinergi optimal dalam menghasilkan kebijakan yang berimbang,” ujar Heru.
Keputusan hari ini membuktikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mampu mengambil kebijakan yang tegas, responsif, dan berbasis kepentingan jangka panjang bangsa. Raja Ampat sebagai UNESCO Global Geopark yang menampung 75% spesies terumbu karang dunia telah mendapatkan perlindungan yang layak. []
