BADAN Anggaran (Banggar) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Palu, Sulawesi Tengah. Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin Mohammad Said memandang Kantor Perwakilan DJP dan DJBC Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari Sulawesi Tengah.
Muhidin menambahkan keberhasilan Pemerintah daerah Sulawesi Tengah untuk mempercepat pemulihan perekonomioan wilayahnya, seharusnya juga akan berdampak terhadap meningkatnya penerimaan pajak dan kepabeanan.
“Implementasi kebijakan hilirisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, telah memberikan dampak yang signifikan bagi penerimaan negara. Hilirisasi produk mineral telah mendongkrak penerimaan pajak dan kepabeanan di Sulawesi Tengah,” ujar Muhidin dalam sambutan di Kunker tersebut di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (5/11/2025).
Menurutnya, sebagai salah satu provinsi kaya yang memiliki cadangan sumber daya mineral terbesar di dunia, Sulawesi Tengah berpotensi menyumbang sektor perpajakan dan kepabeanan yang besar ke negara.
Selain itu, faktor pulihnya perekonomian nasional dan tingginya harga komoditas di tingkat internasional, juga berdampak terhadap penerimaan negara khususnya dari sektor Perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Bahkan penerimaan sektor Perpajakan dan Bea-Cukai, mampu melebihi target yang ditetapkan dalam APBN selama tiga tahun berturut-turut semenjak tahun 2021 hingga 2024. Tapi seiring dengan melandai harga komoditas, berdampak terhadap penerimaan negara.
“Kami Kunjungan Kerja yang kami lakukan ke Provinsi Sulawesi Tengah, juga ingin mendapatkan informasi mengenai realisasi penerimaan sektor perpajakan dan kepabeanan. Selain itu, kami juga ingin mengetahui bagaimana target penerimaan tahun 2025 dan rencana tahun 2026 nanti. Kita berharap rencana dan target yang hendak dicapai selaras dengan target penerimaan negara secara nasional,” pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar ini. []
