MENTERI Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan agar seluruh operator seluler (opsel) memberikan kompensasi kepada pelanggan apabila layanan jaringan mereka mengalami gangguan.
“Kami paham bahwa baru-baru ini ada gangguan koneksi di beberapa daerah, termasuk di Maluku. Kami sudah menegur operator terkait agar segera memperbaiki jaringan dan memberikan kompensasi kepada pelanggan,” kata Meutya saat kunjungan kerja di Ambon, Maluku, Rabu (8/10/2025).
Ia menekankan, pelanggan berhak mendapatkan penjelasan yang transparan setiap kali terjadi gangguan layanan, baik mengenai penyebab maupun durasi gangguan.
“Setiap ada gangguan, pelanggan harus diberikan kompensasi serta penjelasan tentang apa yang terjadi dan berapa lama gangguan berlangsung,” ujarnya, dikutip dari FraksiGolkar.
Meski tidak menyebutkan bentuk kompensasi secara rinci, Meutya mencontohkan langkah serupa yang dilakukan Telkomsel di Papua pada Agustus lalu. Saat itu, layanan Telkomsel dan IndiHome sempat terganggu akibat putusnya Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi–Maluku–Papua System 2 (SMPCS 2).
Sebagai kompensasi, Telkomsel memberikan kuota 1.000 SMS gratis, 60 menit panggilan telepon hanya Rp1, perpanjangan masa aktif kartu prabayar, dan potongan tagihan prorata bagi pelanggan IndiHome serta Telkomsel Halo sesuai durasi gangguan.
Menariknya, gangguan jaringan juga terjadi saat Meutya melakukan kunjungan kerja di Ambon.
“Untuk Provinsi Maluku ini memang masih banyak tantangan jaringan. Bahkan hari ini ada gangguan sekitar 38 menit, tapi langsung ditangani,” jelasnya.
Meutya pun meminta Balai Monitor Komdigi untuk terus mengawasi dan menguji kualitas layanan para operator di Maluku. Ia juga mendorong agar para opsel meningkatkan infrastruktur jaringan di wilayah tersebut.
“Operator seluler harus terus memperbaiki layanan di Maluku. Pemerintah melalui BAKTI juga sudah membangun sejumlah titik jaringan internet di provinsi ini,” kata Meutya.
Namun, ia mengakui bahwa pemerataan jaringan internet di Maluku belum optimal — baik dari sisi jangkauan maupun kecepatan akses. Karena itu, ia mendorong lebih banyak operator untuk berinvestasi di wilayah timur Indonesia ini.
Meutya juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mempersulit proses perizinan bagi operator yang ingin membangun infrastruktur baru.
“Kalau memang ada yang mau masuk, jangan dipersulit. Tantangan membangun jaringan di Maluku ini sudah berat, jadi harus didukung bersama,” tegasnya.
Ia menutup dengan ajakan kolaborasi lintas sektor.
“Kita perlu kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan konektivitas digital yang lebih merata di Maluku,” pungkas Meutya. []
