MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa jumlah sumur rakyat di Indonesia meningkat signifikan, dari sebelumnya sekitar 30 ribu menjadi 45 ribu sumur yang telah terdata.
“Kami sudah menginventarisasi sekitar 45 ribu potensi sumur yang selama ini dikelola masyarakat,” ujar Bahlil dalam konferensi pers terkait sumur rakyat di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (9/10/2024).
Menurut Bahlil, jika setiap sumur menghasilkan rata-rata satu barel minyak per hari, maka potensi tambahan lifting minyak nasional bisa mencapai 45 ribu barel per hari.
Ia menjelaskan, pengelolaan sumur rakyat ini akan diserahkan kepada pemerintah daerah melalui usaha menengah, koperasi, atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.
Menteri Bahlil juga menekankan pentingnya aspek keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan dalam pengelolaan sumur tersebut.
“Akan diberikan panduan yang baik, dan Pertamina sebagai kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) akan memberikan pendampingan dalam pelaksanaannya,” jelasnya, dikutip dari FraksiGolkar.
Pendampingan ini, kata Bahlil, diharapkan memastikan keselamatan kerja tetap terjaga serta dampak lingkungan dapat diminimalkan.
Hasil produksi dari sumur rakyat nantinya akan dibeli oleh KKKS atau perusahaan migas yang memiliki kilang, seperti Pertamina, dengan harga sekitar 70–80 persen dari Indonesian Crude Oil Price (ICP).
“Tujuannya agar masyarakat memiliki kepastian, baik siapa pembelinya maupun berapa harganya. Dengan begitu, perputaran ekonomi daerah bisa tumbuh karena pembayarannya dilakukan langsung di daerah,” ujar Bahlil.
Produksi minyak dari sumur rakyat yang dibeli KKKS tersebut nantinya akan dihitung sebagai bagian dari lifting migas nasional, sekaligus menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemandirian energi berbasis masyarakat. []
