ANGGOTA Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mendukung langkah sejumlah gubernur memprotes kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Doli mengingatkan, pemangkasan TKD secara mendadak dapat menimbulkan dampak besar terhadap kemampuan daerah membiayai pembangunan maupun kebutuhan operasionalnya.
“Tentu dalam jangka pendek, tidak mungkin secara tiba-tiba anggaran TKD itu dipangkas terlalu besar. Karena itu akan menimbulkan implikasi yang besar terhadap pembangunan di daerah,” kata Doli, dikutip dari Kompas.
Dia menegaskan, pengurangan TKD seharusnya dilakukan secara bertahap dan disertai penjelasan mengenai sektor mana saja yang mengalami pemangkasan. Politikus Partai Golkar itu berpandangan, langkah tersebut penting agar pemerintah daerah dapat mengantisipasi dan mencegah penurunan kualitas pembangunan.
“Pengurangan besaran TKD itu harus dilakukan secara bertahap, sambil ditetapkan dan disampaikan sektor-sektor mana saja yang dilakukan pengurangan, sehingga pemerintah daerah bisa mempersiapkan dan mengantisipasinya,” tutur Doli.
Namun, Doli menekankan bahwa kebijakan tersebut tetap harus disertai jaminan terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih di tingkat daerah. “Dalam jangka menengah, pemerintah pusat harus melakukan mitigasi terhadap daerah, terutama daerah yang sangat minim Pendapatan Asli Daerah-nya untuk dapat dibantu terjadinya peningkatan,” katanya.
Selain itu, Doli menilai peninjauan kembali terhadap sejumlah regulasi juga perlu dilakukan, termasuk di antaranya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
“Selain perlu ditingkatkan daya inovasi dan kreativitas pemerintah daerahnya, mungkin juga perlu di-review beberapa regulasi, khususnya tentang hubungan keuangan pusat dan daerah dan beberapa lainnya,” kata dia.
Dia menambahkan, dalam jangka panjang pemerintah dan DPR perlu merumuskan ulang kebijakan penataan otonomi daerah agar sejalan dengan visi kemandirian fiskal. Kendati demikian, Doli menyatakan inisiatif para Gubernur menyampaikan protesnya secara langsung ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa patut diapresiasi.
Menurutnya, inisiatif tersebut penting dilakukan agar persoalan keuangan daerah dapat dibahas secara terbuka dan dicari jalan tengahnya. “Inisiatif yang diambil para gubernur itu baik sekali. Bahkan seharusnya diikuti oleh Asosiasi Bupati dan Asosiasi Wali Kota se-Indonesia,” kata Doli.
Dia berharap pertemuan seperti itu dapat menghasilkan solusi bersama, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang. []
