ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17, Tabanan, Bali. Hadir bersama Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke sekolah tersebut, Atalia menilai program ini menjadi langkah nyata pemerintah pusat agar layanan pendidikan dapat menjangkau masyarakat secara lebih utuh, termasuk anak-anak penyandang disabilitas.
“Kami melihat di sini bagaimana sekolah menjadi ruang bersama, tempat anak-anak belajar tidak hanya akademik, tetapi juga empati. Mereka tumbuh dengan kesadaran bahwa hidup berdampingan dengan sesama manusia ciptaan Tuhan. Dan di sini ternyata kita melihat bagaimana sentra yang berdampingan, kita sebut berdampingan karena sentra ini sebetulnya mereka memberikan ruang saat ini, sampai nanti saatnya tiba ketika ada bangunan khusus untuk anak-anak ini sekolah. Tapi di tempat ini saya melihat bagaimana mereka bisa berdampingan karena di sini ada juga penyandang disabilitas,” ujar Atalia di Tabanan, Provinsi Bali, Sabtu (4/10/2025), dikutip dari laman DPR RI.
Menurutnya, kehadiran sekolah ini harus mampu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh motivasi untuk anak-anak. Ia berharap dukungan dari pemerintah daerah hingga kementerian terkait untuk bisa terus menguatkan upaya agar kelompok-kelompok tertentu tidak tertinggal dan bisa “naik kelas” dalam akses pendidikan.
Atalia juga mengungkapkan, di awal pelaksanaan masih ada tantangan untuk mengajak anak-anak bergabung, mengingat sekolah ini baru berjalan di tahun pertama. Namun, ia optimistis ke depan partisipasi akan meningkat seiring dengan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka.
“Mudah-mudahan kedepannya kendala seperti itu bisa terminimalisir, sekolah ini menjadi semakin baik untuk pengelolaannya dan semakin banyak mereka yang datang dengan sendirinya atas niat serta dorongan dari orang tuanya,” ucapnya.
Dari sisi dukungan, ia menegaskan bahwa pemerintah pusat telah mengucurkan lebih dari Rp1 triliun untuk program Sekolah Rakyat. Untuk itu Komisi VIII DPR RI memastikan pelaksanaannya melalui pengawasan ketat agar dana tersebut benar-benar digunakan untuk pemenuhan hak anak, mulai dari ruang belajar, pengelolaan sekolah, tenaga pendidik, hingga penyediaan makanan.
Hal menarik yang turut ia soroti adalah cara sekolah mengelola makan siang bagi para siswa, dimana anak-anak tersebut membawa piring sendiri dan mengambil makanan sesuai kebutuhan mereka. “Dengan pola ini, makanan tidak terbuang karena anak-anak mengambil sesuai porsi dan selera. Ini bisa jadi percontohan bagi sekolah lain,” jelasnya. []
