DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) resmi meluncurkan Buku Rekomendasi Panja Organisasi Internasional (OI) dan Panja Open Government Parliament (OGP) di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Peluncuran ini menjadi tindak lanjut atas kerja Panja selama enam bulan terakhir yang memetakan arah kebijakan dan strategi DPR dalam mendukung politik luar negeri bebas aktif, memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan transparansi parlemen, serta mengoptimalkan peran Indonesia di forum internasional.
Ketua Panja OI DPR RI, Ravindra Airlangga, menegaskan bahwa rekomendasi yang dihasilkan Panja tidak boleh berhenti sebagai laporan administratif, melainkan harus ditindaklanjuti secara konkret untuk memperkuat kinerja DPR dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami tadi dari Panja Organisasi Internasional memetakan bagaimana DPR bisa mendukung pendekatan bebas aktif agar Indonesia bisa memaksimalkan manfaat berbagai forum internasional tanpa perlu terfragmentasi dalam dikotomi blok-blok kekuatan. Hal ini memungkinkan kita mempertahankan kedaulatan kebijakan domestik sambil mengoptimalkan peluang diplomatik,” ujar Ravindra, dikutip dari laman DPR RI.
Ia menjelaskan bahwa Panja OI merekomendasikan perlunya sinkronisasi regulasi dengan standar tata kelola yang baik (good governance). Upaya ini penting agar Indonesia dapat lebih siap menghadapi tantangan global, sekaligus meningkatkan daya saing nasional di bidang ekonomi maupun kelembagaan.
“Kita akan melakukan sinkronisasi regulasi dengan standar good governance agar kita bisa mendapatkan akses yang lebih luas, meningkatkan arus investasi, sekaligus mengakselerasi pertumbuhan perekonomian kita,” terangnya.
Ravindra juga menyoroti beberapa regulasi yang perlu diperbarui untuk mendukung keterlibatan Indonesia dalam organisasi internasional.
“Dan salah satunya yang disampaikan adalah kita perlu melakukan beberapa update di Undang-Undang seperti Undang-Undang Statistik memperkuat kelembagaan Badan Pusat Statistik kemudian meratifikasi OECD Anti Bribery Convention,” tambahnya.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya keterbukaan parlemen melalui hasil Panja OGP. Menurutnya, DPR harus lebih aktif membuka akses informasi agar publik dapat mengetahui dan mengevaluasi kerja-kerja parlemen.
“Mungkin tadi disampaikan, salah satu hal sederhana adalah meningkatkan publikasi setelah rapat, sehingga perspektif apa yang telah dikerjakan untuk rapat tersebut bisa diakses secara luas untuk menjadi masukan konstruktif juga bagi DPR,” jelasnya.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menilai bahwa Panja OI dan Panja OGP saling melengkapi. Panja OGP memperkuat aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, sementara Panja OI memastikan posisi Indonesia di forum global tetap strategis serta selaras dengan kepentingan nasional. Dengan begitu, kedua Panja ini diharapkan mampu memperkuat peran DPR sebagai lembaga legislatif sekaligus mitra diplomasi internasional.
Ia menegaskan, langkah yang ditempuh BKSAP melalui Panja OI dan OGP merupakan bagian dari upaya DPR untuk terus berbenah, menyempurnakan mekanisme kerja, serta memperkuat kepercayaan publik. “Kita ingin hasil Panja ini benar-benar menjadi acuan nyata, bukan hanya laporan semata,” tutup Ravindra. []
