KOMISI V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Terminal Tipe A Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (17/9/2025). Dari peninjauan itu terungkap, terminal yang diharapkan menjadi simpul transportasi justru kalah pamor dari pool bus swasta.
Merespons hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah menilai, terminal ini memang sudah memiliki bangunan yang baik, tetapi belum banyak digunakan sebagaimana mestinya.
“Kita lihat terminal ini sudah baik secara bangunan, tapi secara kemanfaatan belum maksimal. Karena belum semua kendaraan-kendaraan, angkutan bus, baik itu antar-kota atau antar-provinsi menggunakan terminal ini,” kata Musa kepada Parlementaria usai rapat kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Tangerang Selatan, Banten, Rabu (17/9/2025).
Menurutnya, persoalan utama bukan hanya pada aspek fisik, melainkan juga keterhubungan dengan moda transportasi lain. Ia menekankan perlunya kajian mendalam agar terminal tidak hanya berdiri secara fisik, tetapi juga menjadi simpul transportasi yang menarik bagi masyarakat.
“Ini menjadi evaluasi kami, Komisi V, supaya terminal ini tidak hanya sekedar membangun tapi harus kajian yang jelas, harus juga konektivitasnya dengan angkutan lain seperti kereta api ataukah memang dari jalur-jalur yang memang mudah dicapai masyarakat supaya ada daya tarik,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Musa juga menyoroti maraknya pool bus swasta yang justru lebih diminati masyarakat dibandingkan terminal pemerintah. Kondisi itu, menurutnya, membuat fungsi terminal tipe A kian terpinggirkan.
“Ini juga kita melihat banyak angkutan-angkutan umum swasta juga mempunyai pool busnya sendiri juga. Dengan yang mungkin fasilitasnya lebih menarik, lebih baik, ya akhirnya kebanyakan masyarakat pengguna angkutan ini tidak menggunakan terminal kita, tapi malah terminal-terminal dari perusahaan pengangkutan umum bus tadi tuh,” jelas legislator yang juga akrab akrab disapa Ijeck.
Ia mengingatkan agar pemerintah pusat dan daerah bisa lebih sinergis dalam menata terminal, termasuk memperhatikan keberadaan pool perusahaan angkutan bus maupun terminal bayangan yang seringkali berdiri di lokasi tidak semestinya dan menimbulkan masalah sosial.
“Ini harus juga sejalan dengan bagaimana juga pemerintah daerah, pemerintah setempat dengan kementerian perhubungan melihat bagaimana letak-letak dari terminal-terminal swasta. Jangan juga mengganggu kegiatan-kegiatan masyarakat di tempat-tempat yang tidak layak untuk ditempatkan terminal itu,” tegasnya.
Komisi V DPR berharap pengelolaan terminal tipe A, termasuk Pondok Cabe, benar-benar bisa memberi manfaat luas bagi masyarakat serta selaras dengan amanat regulasi. “Kita harapkan juga anggaran-anggaran yang digunakan untuk membangun fasilitas umum ini betul-betul bermanfaat untuk masyarakat,” tambah Musa.
Sebelumnya dalam rapat, Sekretaris Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan, Dedy Cahyadi memaparkan sejumlah tantangan pengoperasian Terminal Tipe A Pondok Cabe.
Ia menyebut jumlah bus yang masuk lebih banyak daripada penumpang yang turun, menandakan ketertarikan masyarakat untuk menggunakan terminal masih rendah. Selain itu, belum tersedia integrasi angkutan yang memadai sehingga penumpang kerap memilih turun di terminal bayangan.
Sebagai informasi, Terminal Tipe A Pondok Cabe diresmikan pada 31 Desember 2018. Fasilitas ini semula dikelola oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sebelum kewenangannya dialihkan ke Kementerian Perhubungan. Hingga kini, terminal tersebut masih menghadapi tantangan klasik seperti rendahnya jumlah penumpang, kurangnya integrasi dengan moda transportasi lain, hingga munculnya terminal bayangan. []
