KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat pagu anggaran sebesar Rp 9,49 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Besaran anggaran tersebut dipaparkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025). “Pagu kami Kementerian ATR/BPN tahun 2026 adalah sebesar Rp 9.499.346.965.000,” kata Nusron.
Dia menjelaskan, alokasi terbesar akan diarahkan untuk program dukungan manajemen dengan total sekitar Rp 7,01 triliun. Dana itu bersumber dari rupiah murni Rp 6,47 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 491 miliar, serta pinjaman luar negeri Rp 48,6 miliar.
Sebagian besar dari alokasi tersebut diprioritaskan untuk mendukung program prioritas nasional, termasuk percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Sehingga, Bapak-Ibu sekalian, program dukungan manajemen total Rp 7,01 triliun, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan sekitar Rp 2,1 triliun, dan program penyelenggaraan penataan ruang sekitar Rp 378 miliar,” ujar Nusron, dikutip dari Kompas.
Adapun program pelayanan dan pengelolaan pertanahan mendapat alokasi Rp 2,1 triliun, yang terdiri dari PNBP Rp 1,28 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 888 miliar.
Sementara itu, program penyelenggaraan penataan ruang mendapat Rp 378 miliar dengan sumber PNBP Rp 145 miliar dan pinjaman luar negeri Rp 232 miliar. Dari total pagu Rp 9,49 triliun, belanja operasional mencapai Rp 6,47 triliun, sedangkan belanja non-operasional sebesar Rp 3,02 triliun.
“Demikianlah pemaparan singkat kami. Kami berharap agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2026 nanti senantiasa mendapatkan dukungan serta pendampingan dari para pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI yang terhormat,” ucap Nusron.
Lebih lanjut, Nusron menegaskan bahwa program PTSL tetap menjadi prioritas dengan alokasi anggaran Rp 1,17 triliun atau 65 persen dari total anggaran prioritas nasional Kementerian ATR/BPN senilai Rp 1,8 triliun pada 2026.
“Pelaksanaan kegiatan PTSL tetap menjadi prioritas dengan anggaran Rp 1,17 triliun atau sebesar 65 persen dari anggaran prioritas nasional,” jelas Nusron.
Melalui program ini, pemerintah menargetkan peta bidang tanah PTSL 2026 mencapai 1,9 juta bidang. Sementara itu, sertifikat hak atas tanah (SHAT) PTSL ditargetkan tembus 2,27 juta sertifikat.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa anggaran tersebut harus benar-benar digunakan untuk mendukung layanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Terima kasih telah mengusulkan anggaran di usulan APBN 2026 Kementerian ATR/BPN sebesar Rp 9,499 triliun. Dari Rp 9,4 triliun tersebut, Rp 1,8 triliun diprioritaskan untuk output prioritas kegiatan nasional yang menyentuh langsung pada layanan publik dan hal-hal yang bersifat strategis di bidang tata ruang dan pertanahan,” kata Rifqi. []
