Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya akan menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) khusus bagi anggota DPRD Fraksi Partai Golkar se-Indonesia. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat peran wakil rakyat dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus meningkatkan kapasitas dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.
Menurut Sarmuji, ada dua tujuan utama dari penyelenggaraan Bimtek tersebut. Pertama, membekali anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota agar lebih terampil dalam menangkap aspirasi rakyat dan mengubahnya menjadi kebijakan politik yang nyata.
“Kami ingin para anggota DPRD Fraksi Partai Golkar memiliki keterampilan untuk mendengar, menyerap, lalu memformulasikan aspirasi rakyat itu menjadi kebijakan di parlemen, khususnya di DPRD provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.
Kedua, Bimtek ini akan fokus membekali anggota DPRD dengan keterampilan merumuskan kebijakan yang mendukung kemandirian fiskal tanpa membebani perekonomian rakyat. Sarmuji menekankan bahwa banyak cara inovatif yang bisa dilakukan dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Tentu saja perlu strategi dan kreativitas yang baik, sehingga DPRD bersama kepala daerah dapat memformulasikan kebijakan yang tepat agar kemandirian fiskal bisa tercapai tanpa memberatkan masyarakat,” jelas Sarmuji yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.
Lebih lanjut, Sarmuji menyampaikan bahwa pelaksanaan Bimtek ini direncanakan berlangsung pada pertengahan September. Saat ini, DPP Partai Golkar tengah menyiapkan kurikulum dan narasumber yang tepat agar dua tujuan utama tersebut dapat tercapai secara optimal.
“Kami sedang merumuskan materi dan mencari pemateri yang paling relevan, agar anggota DPRD betul-betul mendapatkan bekal praktis dan strategis,” katanya.
Partai Golkar menegaskan bahwa peningkatan kapasitas kader di legislatif merupakan bagian dari komitmen partai dalam menghadirkan solusi nyata di tengah masyarakat. Dengan begitu, peran DPRD tidak hanya sebatas fungsi legislasi dan pengawasan, tetapi juga mendorong lahirnya kebijakan fiskal daerah yang mandiri dan berkeadilan. {golkarpedia}
