ANGGOTA Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menegaskan bahwa pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto harus mengedepankan prinsip kesetaraan dan perlindungan hak anak.
Program pendidikan gratis ini dinilai penting untuk memperluas akses bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem, namun stigma bahwa sekolah rakyat hanya diperuntukkan bagi orang miskin harus dihindari.
“Bagaimana hak anak ini tidak diabaikan pada saat kita mendorong mereka untuk bersekolah di sekolah rakyat,” ujar Atalia saat kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Sleman, Yogyakarta.
Menurutnya, sekolah rakyat harus menjadi ruang aman dan setara bagi seluruh anak tanpa diskriminasi. Atalia menyoroti pentingnya perlindungan dan kenyamanan, terutama bagi anak-anak dari kelompok rentan.
“Misalnya ada anak-anak dengan latar belakang kesehatan mental, jangan sampai mereka mendapat pembatasan. Justru kenyamanan bagi semua anak harus bisa maksimal,” jelas srikandi Partai Golkar ini.
Selain itu, ia juga menekankan soal kecukupan tenaga pendamping. Menurut Atalia, keberadaan wali asuh dan wali asrama berperan besar dalam mendukung tumbuh kembang anak.
“Jumlah wali asuh harus disesuaikan dengan jumlah peserta didik. Idealnya, satu wali asuh bisa membimbing lima anak agar perhatian dan pendampingan benar-benar efektif,” ungkapnya.
Atalia menambahkan, di berbagai sekolah rakyat jumlah rombongan belajar berbeda-beda, ada yang tiga, lima, hingga delapan kelas, sehingga penyesuaian fasilitas dan sumber daya manusia mutlak diperlukan.
Ia berharap ke depan, seluruh sekolah rakyat di Indonesia mampu menghadirkan kualitas pendidikan yang setara dengan sekolah formal lainnya.
“Yang paling penting adalah memastikan kenyamanan belajar benar-benar dirasakan peserta didik. Fasilitas, tenaga pendidik, hingga sistem pengasuhan harus dijaga kualitasnya agar anak-anak mendapat hak yang sama dalam menggapai masa depan,” pungkas Atalia. []
