PEMERINTAH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengusulkan penambahan kuota gas elpiji bersubsidi 3 kg bagi rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Saat ini, alokasi yang berlaku adalah tiga tabung per bulan untuk rumah tangga miskin dan sembilan tabung untuk UMKM.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan pihaknya mendukung langkah Pemprov Bangka Belitung. Ia menilai revisi Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai kuota elpiji bersubsidi harus menjadi prioritas agar bisa segera diajukan ke pemerintah pusat.
“Pergub yang lama itu kan tiga tabung elpiji 3 kilo untuk satu KK. Kalau memang dirasakan terlalu ngepas atau kurang, ya silakan direvisi,” ujar Bambang, Senin (18/8/2025).
Menurutnya, hasil perhitungan di lapangan menunjukkan kebutuhan rumah tangga miskin bisa mencapai 4 hingga 6 tabung per bulan. Karena itu, ia menekankan pentingnya penyesuaian kuota agar lebih realistis. “Misalkan satu KK bisa mendapat alokasi empat atau lima atau mungkin enam tabung per bulan, itu lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” lanjut politisi Partai Golkar ini.
Selain rumah tangga, Bambang juga menyoroti kebutuhan UMKM yang semakin tinggi terhadap elpiji 3 kg. “Kami menyarankan untuk kebutuhan UMKM juga dilakukan penyesuaian. Karena saat ini pertumbuhan yang paling besar penggunaan LPG 3 kilo itu ada pada sektor UMKM, yang mungkin kemarin itu belum terdata secara maksimal,” tegasnya.
Sektor UMKM diketahui menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung dengan kontribusi sebesar 4,09%. Karena itu, penambahan kuota elpiji bersubsidi bagi UMKM, dari 10 hingga 15 tabung per bulan sesuai usulan Pemprov, dinilai akan berdampak signifikan terhadap geliat ekonomi masyarakat. []
