KOMISI III DPR RI menegaskan pentingnya penguatan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Nusa Tenggara Timur melalui dukungan anggaran yang memadai. Langkah ini dinilai krusial untuk mengantisipasi tingginya potensi penyelundupan narkotika di wilayah tersebut.
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menyoroti jalur masuk narkotika ke NTT yang sangat terbuka dan sulit diawasi secara optimal. Kondisi itu, menurutnya, dipengaruhi oleh faktor geografis yang luas dan keterbatasan peralatan serta infrastruktur yang dimiliki aparat penegak hukum.
“Ini termasuk daerah rawan dan kita mendorong agar BNN itu semakin hari semakin ditingkatkan anggarannya, semakin ditingkatkan fasilitas-fasilitas, khususnya fasilitas rehabilitasi yang masih kurang,” ujar Soedeson dikutip dari tayangan video TVR Parlemen.
Ia mengungkapkan, saat ini BNN hanya memiliki empat kantor di wilayah NTT. Jumlah ini dinilai sangat minim untuk mengawasi daerah yang memiliki garis perbatasan langsung dengan Timor Leste dan akses maritim menuju Australia.
“Luas wilayah NTT ini sangat besar. Tapi cuma ada 4 kalau tidak salah kantor BNN Kabupaten. Nah ini mau kita dorong, khususnya kabupaten-kabupaten yang berbatasan dengan Timor Timur dan berbatasan langsung ke Australia itu kita perkuat,” tegas politisi Partai Golkar ini.
Soedeson memastikan Komisi III DPR RI berkomitmen mengawal upaya penguatan BNN di wilayah perbatasan melalui kerja sama antar lembaga. Tujuannya untuk memperkuat deteksi dini sekaligus memastikan penindakan tegas terhadap peredaran narkotika.
Berdasarkan data BNN Provinsi NTT, sepanjang tahun 2024 terdapat lima tersangka kasus narkotika yang berhasil ditangani. Sementara hingga pertengahan 2025, sudah ada tiga tersangka dengan barang bukti lebih dari 100 gram narkotika sintetis. []
