MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyatakan komitmen pemerintah untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia.
Hal itu ia sampaikan, saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Wakaf Indonesia (BWI), di Jakarta, Rabu (6/8/2025).
“Target kita sampai 2028, 90-95% tanah wakaf yang ada di Indonesia bisa terdaftar dan bersertifikat. Ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah persoalan di kemudian hari,” ujar Nusron dalam keterangan tertulis yang diterima ITD News, Rabu (6/8/2025).
Total Tanah Wakaf yang Tersertifikasi 172.842 Bidang
Berdasarkan data hingga 2025, kata dia, jumlah tanah wakaf bersertifikat mencapai 172.842 bidang. Angka tersebut meningkat sekitar 170 persen dibandingkan periode sebelum 2017.
Meski begitu, Menteri ATR menilai capaian ini belum memuaskan, karena baru sekitar 38 persen dari total potensi tanah wakaf yang telah tersertifikat.
Ia juga menekankan, percepatan sertifikasi wakaf menjadi prioritas agar seluruh aset wakaf tercatat resmi dan memiliki perlindungan hukum atas tanahnya.
“Kita ingin memastikan tanah wakaf di seluruh Indonesia memiliki sertifikat sehingga aman dari sengketa dan bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya,” jelasnya.
Ajak Kerja Sama Capai Target Sertifikasi
Selain itu, Kepala BPN juga mengajak para pengurus badan wakaf, organisasi kemasyarakatan Islam, dan pihak terkait lainnya untuk bekerja sama mewujudkan target tersebut.
Menurutnya, kolaborasi lintas pihak sangat diperlukan mengingat jumlah dan sebaran tanah wakaf yang luas di seluruh daerah.
Sementara, Rakernas BWI menjadi ajang penting bagi Kementerian ATR/BPN dan lembaga wakaf, untuk menyamakan langkah dalam program sertifikasi tanah wakaf.
Diketahui, dalam forum tersebut menghasilkan kesepakatan dan strategi bersama, agar seluruh tanah wakaf di Indonesia tersertifikat sebelum target 2028 tercapai.
Hadir pada kegiatan ini, Ketua Komisi VIII DPR-RI, Marwan Dasopang, serta Wakil Ketua BWI Pusat, Tatang Astaruddin.
Turut hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Mitra Kerja. []
