ANGGOTA Komisi XII DPR RI Beniyanto Tamoreka menilai pemberdayaan sumur minyak rakyat harus menjadi prioritas guna menggerakkan ekonomi daerah sekaligus menjaga ketahanan energi.
Sebagai informasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut terdapat 30 ribu sumur rakyat yang sudah diinventarisasi.
“Jika separuh sumur ini diaktifkan dengan rata-rata produksi 10 barel per hari, potensi tambahan lifting bisa mencapai 90.0000–100.000 barel per hari (bph), setara 15 persen target nasional. Ini peluang yang tidak boleh terlewat,” kata Beniyanto dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/8/2025), dikutip dari Antara.
Beniyanto memandang kebijakan ini merupakan wujud nyata pemerataan ekonomi lantaran dampak ekonominya sangat besar bagi daerah.
Dia menerangkan, jika 5.000 sumur beroperasi, perputaran uang lokal diperkirakan mencapai Rp250–500 miliar per bulan sehingga dapat menggerakkan UMKM sektor jasa migas, transportasi, dan industri pendukung lainnya.
“Jika dikelola profesional dengan dukungan regulasi dan pembiayaan, potensi lifting bisa meningkat signifikan, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan mendorong ekonomi kerakyatan,” kata legislasi asal dapil Sulawesi Tengah itu.
Untuk memastikan implementasi berjalan baik, ujar dia, DPR mendorong akses pembiayaan murah seperti kredit usaha rakyat (KUR) hijau, insentif fiskal, serta pendampingan teknis dari BUMN migas maupun Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Selain itu, Komisi XII DPR RI juga menegaskan pentingnya pengawasan SKK Migas untuk menjamin tata kelola yang transparan dan ramah lingkungan.
“Kami ingin kekayaan migas tidak hanya tercatat sebagai angka produksi, tetapi benar-benar dirasakan oleh rakyat. Inilah cara kita menghadirkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya,” kata Beniyanto.
Diketahui, Permen ESDM 14/2025 membuka ruang bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) turut berperan dalam mengelola sumur-sumur marginal dengan tetap menjunjung prinsip keselamatan, keberlanjutan, dan tata kelola yang baik.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencatat ada 30 ribu sumur rakyat yang siap mendongkrak lifting minyak nasional guna mencapai target APBN sebesar 605 ribu bph. Ia menyampaikan bahwa sebagian besar sumur rakyat berlokasi di Pulau Sumatera, seperti di Aceh, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Lebih lanjut, Bahlil juga mengatakan, Pertamina sudah bersedia untuk menjadi pembeli minyak dari sumur rakyat. Nantinya, produksi minyak dari sumur masyarakat yang dibeli oleh KKKS akan dihitung sebagai lifting dari KKKS tersebut.
“Ketika produksinya sudah ada dari sumur-sumur masyarakat, maka Pertamina sebagai offtaker (pembeli),” tuturnya. []
