ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, menyatakan dukungannya terhadap pengembangan pasar Renewable Energy Certificate (REC) sebagai strategi penting dalam percepatan transisi energi bersih di Indonesia.
Dewi menilai skema REC bisa menjadi alternatif solusi untuk mempercepat pencapaian target bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional, yakni 23 persen pada 2025 dan 61 persen pada 2034, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pembangunan fisik pembangkit EBT.
“REC memberikan fleksibilitas bagi industri untuk menggunakan energi terbarukan tanpa harus membangun sendiri pembangkitnya. Ini sangat penting dalam mempercepat transisi energi. Tapi tentu perlu didukung regulasi yang jelas dan insentif fiskal yang kompetitif,” ujar Dewi dalam keterangan pers di Jakarta, dikutip Jumat (1/8/2025) dari FraksiGolkar.
Dewi menyebut pasar REC juga membuka peluang pendanaan tambahan yang dapat digunakan untuk investasi energi hijau. Selain itu, skema ini bisa menjadi alat bagi sektor industri dalam memenuhi standar global terkait emisi, termasuk Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang sudah mulai diterapkan oleh beberapa negara mitra dagang.
“Skema seperti ini sudah banyak diadopsi negara-negara lain. Kita tak boleh tertinggal. REC bisa menjadi jembatan penting untuk mempercepat integrasi EBT dalam sistem ketenagalistrikan nasional,” tegas legislator asal Dapil Sumsel II itu.
Lebih lanjut, Dewi mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi agar sistem penerbitan dan perdagangan REC menjadi lebih efisien dan transparan. Ia juga mengapresiasi langkah PLN yang terus memperluas pasar REC dengan menggandeng berbagai mitra usaha dan memperkuat infrastruktur pendukung.
“Komisi XII DPR akan terus mengawal perkembangan pasar ini, termasuk mendorong agar pemerintah memberikan insentif yang menarik bagi pelaku industri. Kita harus menjadikan pasar REC sebagai pintu masuk menuju ekonomi hijau yang berdaya saing global,” tutupnya. []
