KEMENTERIAN Perhubungan sebelumnya menyampaikan rencana untuk memperpanjang rute Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek hingga ke Kabupaten Karawang.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengkaji rencana tersebut.
“Tentu, rencana ini disambut baik karena akan semakin memudahkan mobilitas masyarakat. Tidak hanya bagi warga yang ingin bepergian ke Jakarta. Tetapi, juga bagi masyarakat di wilayah Jabodetabek yang akan bekerja di Karawang. Apalagi, Karawang sejak dahulu dikenal sebagai pusat industri terbesar di Indonesia,” ungkap Puteri melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Puteri menilai perpanjangan rute ini akan semakin meningkatkan konektivitas dari daerah penyangga di wilayah Metropolitan Jabodetabek.
“Selama ini, kalau ingin naik KRL, kita harus ke Stasiun Cikarang di Bekasi. Sehingga, dengan adanya perpanjangan rute, tentu mobilitas warga menjadi lebih efisien,” ucap Puteri yang juga legislator mewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat VII yang terdiri Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Purwakarta.
Lebih lanjut, Puteri juga menyoroti mengenai penundaan Proyek Sistem Pembayaran Tol Nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF). Proyek tersebut didanai dari Pemerintah Hungaria sebesar 300 juta dollar AS yang telah diinisiasi sejak tahun 2016. Rencananya proyek tersebut akan ditargetkan beroperasi pada tahun 2023.
“Tentu, dengan adanya penundaan ini, dikhawatirkan dapat mengurangi kepercayaan negara mitra. Untuk itu, Bappenas perlu mengevaluasi kendala yang sekarang dihadapi. Supaya segera dihasilkan solusi terbaik akan keberlanjutan kerja sama ini,” urai Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Menutup keterangannya, Puteri mempertanyakan mengenai evaluasi Bappenas atas proyek yang didanai melalui Hibah Luar Negeri pada tahun 2024. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2024, terdapat 63 proyek pada kementerian/lembaga yang didanai melalui Hibah Luar Negeri.
“Apabila dicermati, Hibah Luar Negeri ini salah satunya berasal dari Amerika Serikat melalui lembaga USAID. Dengan kondisi lembaga tersebut sekarang sudah ditutup dan lebih dari 80 persen program kerja sama dibatalkan, sejauh mana implikasinya terhadap implementasi program tersebut di Indonesia,” tutup Puteri. []
