WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Yahya Zaini, menanggapi usulan tambahan anggaran Rp118 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 yang diajukan Badan Gizi Nasional (BGN). Ia memperingatkan potensi pemborosan jika program ini tidak dibarengi dengan penyelesaian akar masalah krisis gizi di Indonesia.
“Kalau hanya fokus pada pengadaan makanan tanpa memperbaiki edukasi gizi dan akses pangan sehat, ini bisa jadi pemborosan terbesar,” ujar Yahya kepada wartawan, dikutip Selasa (15/7/2025), dari FraksiGolkar.
Ia menyoroti rendahnya literasi gizi sejak dini, lemahnya peran orang tua dalam pemberian nutrisi, minimnya edukasi gizi di sekolah, serta terbatasnya akses terhadap pangan sehat dan terjangkau, terutama di daerah.
Menurutnya, anggaran besar harus diarahkan untuk membangun kesadaran gizi, memperbaiki pola konsumsi, memperkuat rantai pasok pangan lokal, dan memastikan keberlanjutan program. Komisi IX, tegas Yahya, akan mengkaji lebih dalam usulan tambahan anggaran tersebut sebelum menyetujui.
“Ini bukan sekadar program bagi-bagi makan. Harus ada pendekatan menyeluruh agar tidak jadi kebijakan simbolik jelang tahun politik, tapi benar-benar membangun manusia Indonesia yang sehat,” tegasnya.
Ia juga mendorong pengawasan ketat atas anggaran MBG, tidak hanya melalui audit BPK, tapi juga pelibatan masyarakat, akademisi, dan media. “Transparansi publik adalah kunci, apalagi dana yang digelontorkan mencapai ratusan triliun,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut pihaknya telah memperoleh pagu indikatif 2026 sebesar Rp217 triliun. Namun, untuk menjangkau 82,9 juta penerima sepanjang 2026, dibutuhkan tambahan Rp118 triliun. Total kebutuhan anggaran program MBG pada 2026 pun mencapai Rp335 triliun.
“Kalau program dimulai Januari dan menjangkau semua target, maka anggaran akan habis di Agustus. Untuk lanjut hingga akhir 2026, kami usulkan tambahan Rp118 triliun,” jelas Dadan.
Ia menargetkan jumlah penerima MBG bertahap: 20 juta orang pada bulan depan, 40 juta pada September, dan terus meningkat hingga 50–60 juta penerima dengan estimasi serapan anggaran mencapai Rp14 triliun per bulan. []
