Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai ancaman El Nino dan kekeringan yang berpotensi mengganggu produksi pertanian serta ketahanan pangan nasional.
Firman menilai ancaman tersebut perlu diantisipasi sejak dini karena dampak El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Kondisi kekeringan bahkan telah terjadi di sejumlah wilayah pertanian, salah satunya Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Di daerah tersebut, sekitar 4.000 hektare lahan pertanian sempat terdampak kekeringan. Jika rata-rata produktivitas mencapai 5,5 ton per hektare, maka potensi produksi yang terganggu dalam satu musim panen dapat mencapai sekitar 22.000 ton padi.
“Dari jauh-jauh sebelumnya mengingatkan kepada pemerintah bahwa El Nino ini ancaman yang sangat serius. Karena apa? Karena El Nino ini terjadi di bulan, konon katanya akan selesai di bulan Februari. Artinya kalau sekarang September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari masih ada enam bulan,” kata Firman.
Menurut Firman, berdasarkan pemantauan yang dilakukan di sejumlah daerah, kekeringan telah memberikan dampak terhadap lahan pertanian. Ia mencontohkan kondisi di Kabupaten Pati yang sempat mengalami kekeringan hingga sekitar 4.000 hektare.
“Nah, baru enam bulan itu di beberapa daerah yang kami melakukan random sampling di lapangan itu posisi lahan pertanian kita di Jawa Tengah saja itu seperti di Kabupaten Pati itu kemarin terjadi kekeringan itu sampai kurang lebih 4.000 hektar,” ujar Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini.
Meski demikian, Firman mengatakan penanganan terhadap dampak kekeringan terus dilakukan bersama pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak kekeringan terhadap lahan pertanian.
“Namun kami dengan Pak Plt Bupati, Kepala Dinas dan Kementerian Pertanian terus bergerak cepat. Akhirnya sekarang bisa secara bertahap diatasi tentang kekeringan. Namun masih terjadi,” jelas Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI.
Selain ancaman terhadap produksi pertanian, Firman juga menyoroti persoalan ketersediaan beras di pasar. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan stok beras yang tersedia di gudang dapat segera didistribusikan ketika dibutuhkan masyarakat.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena meskipun pemerintah menyatakan stok beras nasional mencukupi, beras premium sempat sulit ditemukan di sejumlah ritel modern.
Firman menilai persoalan ketersediaan beras tidak hanya berkaitan dengan jumlah stok yang berada di gudang, tetapi juga kecepatan pemerintah dalam mengambil keputusan untuk mendistribusikannya ke pasar.
“Kebijakan untuk mendistribusikan itu mungkin agak terlambat karena mekanisme dalam mengambil keputusan itu memang sangat lama. Bahkan kami sendiri pernah protes kepada pemerintah, hendaknya untuk memutuskan agar beras di gudang itu segera didistribusikan itu kalau bisa jangan lebih daripada satu minggu,” kata legislator asal Dapil Jawa Tengah III ini.
Ia menilai lamanya proses pengambilan keputusan dapat berisiko menimbulkan kekosongan pasokan di pasar. Firman mengaku pernah memperoleh laporan mengenai lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan terkait distribusi beras.
“Saya dapat laporan dari Badan Pangan Nasional waktu kami rapat di, apa, kunjungan spesifik di Kalimantan kalau enggak salah itu disampaikan, eh di Makassar itu disampaikan bahwa untuk mengambil keputusan itu katanya sampai dua bulan. Sangat terlampau lama. Nah, ini yang menyebabkan kemungkinan terjadi kekosongan,” tuturnya.
Menurut Firman, percepatan distribusi beras menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah di tengah ancaman El Nino dan kekeringan.
Sebab, ketika produksi pertanian menghadapi tekanan akibat kekeringan, ketersediaan stok dan kelancaran distribusi beras menjadi faktor penting untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi.
Karena itu, Firman mendorong pemerintah bergerak cepat dalam menangani dampak kekeringan sekaligus memperbaiki mekanisme distribusi beras agar stok yang tersedia dapat segera disalurkan ke masyarakat ketika dibutuhkan.
