Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendesak pemerintah segera membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Gabungan dari tingkat pusat untuk memberantas praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) di kawasan Pantai Utara (Pantura) yang dinilai semakin marak dan merugikan nelayan.
Desakan tersebut disampaikan Firman dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kamis (16/7). Menurutnya, kebijakan pemerintah dalam memberikan BBM dengan harga khusus bagi nelayan tidak akan tepat sasaran apabila masih terjadi kebocoran distribusi yang dimanfaatkan oleh oknum dan jaringan mafia.
Politisi senior Partai Golkar ini menegaskan, perjuangan DPR dalam memperjuangkan berbagai kebijakan yang berpihak kepada nelayan tidak boleh berakhir hanya menjadi keuntungan bagi para pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi. “Sambil gerak kepada pemerintah, kami ini di DPR berjuang dan memperjuangkan hak rakyat. Tapi kok malah mafia BBM yang menikmati,” tegas Firman.
Selisih Harga Jadi Celah Permainan Mafia
Firman menjelaskan, praktik penyimpangan distribusi BBM sebenarnya telah lama menjadi kekhawatirannya. Menurut dia, perbedaan harga yang cukup signifikan antara solar untuk nelayan, BBM subsidi, dan BBM untuk kebutuhan industri telah menciptakan insentif ekonomi yang sangat besar bagi para pelaku penyalahgunaan.
Kondisi tersebut, kata Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI tersebut, menjadi celah yang dimanfaatkan oleh mafia BBM untuk mengalihkan pasokan solar bersubsidi ke sektor industri demi meraup keuntungan berlipat.
“Selisihnya terlalu jauh. Ini mengundang. Kalau tidak ditutup rapat-rapat, solar subsidi pasti bocor ke industri,” ujarnya.
Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa lagi dipandang sebagai pelanggaran biasa, melainkan sudah menjadi kejahatan terorganisasi yang menggerus anggaran negara sekaligus merampas hak nelayan kecil. Akibat praktik tersebut, nelayan yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru kerap mengalami kesulitan memperoleh solar bersubsidi untuk melaut.
SPBU Nakal Harus Ditindak Tegas
Selain menyoroti jaringan mafia BBM, Firman juga mengaku menerima laporan mengenai adanya dugaan keterlibatan oknum pemilik SPBU dalam praktik penyalahgunaan distribusi solar bersubsidi.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak ragu menjatuhkan sanksi tegas terhadap SPBU yang terbukti terlibat, mulai dari pencabutan izin usaha hingga proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Oleh karena itu saya minta, SPBU yang terlibat agar ijinnya dicabut. Diproses hukum dengan sanksi seberat-beratnya. Kalau perlu disita asetnya,” tegas Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini.
Menurut Firman, langkah penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan bagi pihak-pihak lain yang mencoba mengambil keuntungan dari program subsidi pemerintah.
Satgas Gabungan Harus Segera Turun
Firman menegaskan negara tidak boleh kalah menghadapi praktik mafia BBM. Ia mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah menetapkan harga solar bagi nelayan sebesar Rp15.000 per liter merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat pesisir yang harus dijaga implementasinya di lapangan.
Karena itu, ia mendesak pemerintah segera membentuk Satgas Gabungan dari pusat yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan, penindakan, dan evaluasi distribusi BBM bersubsidi, khususnya di wilayah Pantura yang dinilai rawan penyimpangan.
“Jangan sampai perjuangan kami di DPR untuk rakyat, hasilnya dinikmati mafia. Karena itu Satgas Gabungan dari Pusat harus segera turun. Libatkan KKP, BPH Migas, Polri, TNI AL, dan masyarakat,” pungkas legislator asal Dapil III Jawa Tengah ini.
Firman berharap sinergi lintas kementerian, aparat penegak hukum, serta partisipasi masyarakat dapat menutup seluruh celah penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi sehingga manfaat kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan oleh nelayan, bukan justru menjadi ladang keuntungan bagi jaringan mafia BBM. {golkarpedia}
