ANCAMAN kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) terhadap keamanan siber menjadi perhatian dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), di Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin menilai, penguatan koordinasi antar-lembaga menjadi kunci untuk menghadapi lanskap ancaman digital yang terus berkembang.
Nurul menyatakan kemampuan ofensif AI berbeda dari ancaman siber konvensional karena sistem tersebut dapat beradaptasi, menemukan kerentanan, dan merencanakan intrusi secara persisten tanpa kendali manusia langsung.
Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya menghadirkan peluang ekonomi dan percepatan transformasi digital, tetapi juga membawa tantangan baru yang menyentuh aspek keamanan nasional, demokrasi, perlindungan data, hingga kehidupan sosial masyarakat.
“Teknologi tidak boleh hanya dilihat dari sisi efisiensi atau keuntungan ekonomi. Perkembangan AI harus tetap menempatkan manusia sebagai pusat dari setiap keputusan,” kata Nurul, dikutip dari RMOL.
Perkembangan AI telah mendorong munculnya kompleksitas ancaman siber baru yang semakin sulit dihadapi dengan pendekatan keamanan konvensional.
Bahkan sejumlah perusahaan keamanan siber dunia telah melaporkan munculnya alat AI yang mampu mengeksploitasi celah perangkat lunak dengan kecepatan dan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Kondisi tersebut, menurut Legislator Partai Golkar ini, harus menjadi perhatian serius BSSN dalam memperkuat sistem keamanan siber nasional.
Ia menilai penguatan teknologi perlu dibarengi dengan koordinasi yang lebih erat antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah dll. “AI adalah pelayan, manusia adalah tuannya. Jangan biarkan peran ini bertukar tempat,” pungkasnya. []
