Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Firman Soebagyo menegaskan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni harus dimaknai sebagai momentum memperkuat gerakan moral kebangsaan dan memperkokoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, semangat Pancasila perlu terus dihidupkan di tengah tantangan sosial, ekonomi, hingga perkembangan teknologi yang memengaruhi kehidupan berbangsa.
Firman juga menyampaikan apresiasi terhadap gerakan moral anak bangsa yang memperingati Hari Lahir Pancasila dengan semangat “Bangkit dari Akar, Tumbuh untuk Semua”. Peringatan tersebut dihadiri tokoh masyarakat, pemuda, pelajar, serta warga lintas suku dan agama yang menunjukkan kokohnya semangat kebersamaan dalam keberagaman Indonesia.
“Peringatan 1 Juni tidak boleh berhenti pada agenda tahunan semata. Ini adalah pengingat bahwa Pancasila merupakan fondasi rumah besar bernama Indonesia. Ketika fondasi itu retak karena ketidakadilan, perpecahan, dan hilangnya keteladanan, maka masa depan bangsa ikut dipertaruhkan,” tegas Firman Soebagyo.
Menurut Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini, tantangan implementasi Pancasila saat ini nyata dan dirasakan masyarakat. Sebagai anggota DPR RI yang membidangi persoalan kerakyatan, ia menyoroti setidaknya tiga persoalan besar yang membuat nilai-nilai Pancasila terasa semakin jauh dari kehidupan rakyat.
Firman menjelaskan, tantangan pertama adalah kesenjangan ekonomi yang masih membelit petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga kalangan guru yang kerap terhimpit berbagai regulasi dan belum sepenuhnya menikmati keadilan sosial sebagaimana amanat Sila Kelima.
“Tantangan kedua adalah polarisasi yang semakin tajam akibat penyebaran hoaks dan politik identitas di media sosial. Persatuan Indonesia sedang diuji oleh arus informasi yang tidak selalu sehat. Karena itu, semangat Sila Ketiga harus terus dijaga agar perbedaan tidak berubah menjadi perpecahan,” ujar Firman.
Ia menambahkan, tantangan berikutnya adalah lemahnya keteladanan dari sebagian elite dan penyelenggara pemerintahan. Menurut Firman, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tidak cukup hanya menjadi slogan, melainkan harus dimulai dari sikap para pejabat, tokoh masyarakat, dan pemimpin di berbagai tingkatan.
“Rakyat membutuhkan teladan, bukan hanya pidato. Sila Kedua harus hidup dalam perilaku para pemimpin. Ketika pejabat menunjukkan integritas, empati, dan keberpihakan kepada rakyat, maka Pancasila akan terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.
Sebagai bentuk implementasi konkret, Firman menyampaikan dukungannya terhadap sejumlah gerakan moral yang digagas dalam momentum Hari Lahir Pancasila. Salah satunya melalui program ‘Satu Desa Satu Pancasila’ yang mendorong diskusi rutin di desa dan kelurahan untuk membedah persoalan lokal dengan pendekatan nilai-nilai Pancasila melalui sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Selain itu, terdapat gerakan ‘Koperasi Merah Putih’ yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi gotong royong agar semangat keadilan sosial tidak berhenti sebagai konsep normatif, melainkan benar-benar hadir dalam aktivitas ekonomi masyarakat.
Firman juga menyoroti pentingnya gerakan ‘Sumpah Digital Beradab’ sebagai bagian dari literasi digital untuk menolak ujaran kebencian serta memperkuat ruang digital yang lebih sehat dan berkeadaban.
“Kami tidak meminta Pancasila hanya dihafal. Yang kami dorong adalah Pancasila dihidupi, dijiwai, dan dirasakan manfaatnya. Dari warung, sawah, pabrik hingga kantor pemerintahan, ketika negara hadir untuk rakyat kecil, di situlah Pancasila hidup dengan sendirinya,” ujar Firman yang selama ini aktif melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR RI di berbagai desa.
Firman juga menegaskan pentingnya membudayakan Pancasila sejak usia dini melalui sistem pendidikan nasional. Menurutnya, penguatan ideologi bangsa harus dimulai dari sekolah dasar hingga jenjang pendidikan menengah, bahkan menjadi budaya di lingkungan pemerintahan.
“Pancasila harus dibiasakan sejak dini melalui pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA, melalui pembiasaan yang membangun rasa kebangsaan seperti menyanyikan Indonesia Raya dan menghayati nilai-nilai Pancasila sebelum kegiatan belajar dimulai. Budaya itu juga bisa diterapkan di lingkungan pemerintahan, mulai dari desa hingga tingkat kabupaten dan kota. Dengan cara demikian, ideologi Pancasila akan lebih mudah dipahami, dijiwai, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkas Firman. {golkarpedia}
