ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya memberikan sejumlah catatan soal langkah pemerintah yang proaktif menjangkau langsung anak jalanan menjadi calon peserta didik Sekolah Rakyat (SR). Atalia menilai, terobosan ini sangat penting namun perlu diperkuat dengan sistem yang lebih komprehensif agar tidak bersifat sesaat atau parsial.
“Langkah jemput bola ke titik-titik anak jalanan adalah bentuk kehadiran negara yang nyata. Tetapi, yang lebih penting adalah memastikan bahwa proses ini tidak berhenti pada pendataan dan rekrutmen awal, melainkan berlanjut pada pendampingan yang berkelanjutan,” kata Atalia, dalam keterangannya, Sabtu (25/4/2026).
Atalia pun menyinggung jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia masih menjadi tantangan serius. Ia merujuk data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang mencatat ada ratusan ribu ATS di usia sekolah, dengan konsentrasi tinggi di wilayah perkotaan padat dan kantong-kantong kemiskinan.
Menurut dia, anak-anak jalanan menjadi kelompok paling rentan karena menghadapi hambatan ekonomi, sosial, hingga perlindungan. Dalam hal ini, Atalia menyampaikan empat saran jika Kementerian Sosial ingin menjemput bola dan menjaring anak jalanan ke Sekolah Rakyat.
Pertama, ia mendorong soal integrasi data dan validasi lapangan harus diperkuat dengan adanya standar operasional yang jelas agar tidak terjadi bias atau eksklusi data. “Validasi harus melibatkan pemerintah daerah, RT/RW, serta pekerja sosial yang memahami kondisi riil anak,” ujar dia, dikutip dari Kompas.
Kedua, ia mengatakan, banyak anak jalanan barus bekerja bukan karena pilihannya sendiri, tetapi karena tekanan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, politikus Partai Golkar ini mengingatkan soal intervensi yang menyasar keluarga melalui bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan edukasi pengasuhan.
Ketiga, ia menekankan soal jaminan keberlanjutan pendidikan dan adaptasi sosial. “Masuk ke Sekolah Rakyat bukan akhir dari proses, melainkan awal dari perjalanan panjang. Anak-anak dengan latar belakang jalanan membutuhkan pendampingan psikososial, penguatan karakter, serta kurikulum yang adaptif agar tidak mengalami dropout kembali,” ujar dia.
Keempat, Atalia meminta ada kolaborasi lintas sektor yang diperluas untuk penanganan anak jalanan. Sebab, menurut dia, hal ini tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian saja, tetapi perlu ada sinergi dengan pemerintah daerah (pemda).
“Perlu sinergi antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil yang memiliki pengalaman dalam pemberdayaan anak,” terang dia.
Menurut dia, Komisi VIII DPR RI, juga akan terus mendorong agar program Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi program afirmatif jangka pendek, tetapi menjadi model kebijakan inklusif yang berkelanjutan dan terukur dampaknya.
Ia menambahkan, keberhasilan program ini harus diukur tidak hanya dari jumlah anak yang terjaring, tetapi dari berapa banyak yang mampu bertahan, berkembang, dan keluar dari siklus kerentanan.
Atalia ingin setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama atas pendidikan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
“Negara harus hadir tidak hanya untuk menemukan mereka yang tertinggal, tetapi juga memastikan mereka dapat melangkah maju dengan martabat dan masa depan yang lebih baik,” imbuh dia.
Dilansir dari Antara, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, program Sekolah Rakyat menjangkau anak jalanan untuk memperluas akses pendidikan. Dia mengungkap, ada 77 calon siswa Sekolah Rakyat yang dijaring di Jakarta. Sebanyak 29 anak ditemukan saat bekerja di jalan.
Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini mengatakan, penjangkauan terhadap anak jalanan di Jakarta dan sekitarnya merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh tim petugas dari Kemensos bersama mitra strategis seperti BPS dan Dinas Sosial dalam beberapa waktu ke depan.
“Ini adalah bagian dari atensi Bapak Presiden Prabowo agar anak-anak yang putus sekolah, belum sekolah, tidak sekolah, berpotensi putus sekolah bisa dijangkau lewat sekolah rakyat ini. Itu intinya,” ucap Saifullah, pada 22 April. []
