WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyakini bahwa Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud merupakan sosok yang terbuka dan tidak anti dialog.
Pernyataan tersebut disampaikan Doli merespons aksi unjuk rasa oleh gabungan elemen masyarakat atas kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim yang berujung ricuh di depan Kantor Gubernur Kaltim.
“Saya mengenal Saudara Rudy dengan baik. Orangnya low profile, bergaul, dan tidak anti dialog. Saya yakin beliau bersedia bicara baik-baik dengan siapa saja, termasuk adik-adik mahasiswa, bila ada aspirasi yang ingin disampaikan,” kata Doli saat dihubungi, Rabu (22/4/2026).
Doli menilai, penyelesaian persoalan yang menyangkut kepentingan publik seharusnya ditempuh melalui dialog, bukan melalui aksi yang berujung kericuhan. Anggota DPR RI ini juga mengingatkan bahwa kericuhan dalam aksi demonstrasi tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan berpotensi menimbulkan persoalan baru.
“Saya kira akan jauh lebih baik melalui dialog dalam menyelesaikan setiap persoalan, apalagi persoalan yang menyangkut kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, termasuk di daerah,” ujar Doli, dikutip dari Kompas.
“Saya menilai kericuhan belum tentu menyelesaikan persoalan. Bahkan mungkin dapat menimbulkan masalah baru,” imbuh dia.
Menurut Doli, Partai Golkar terus berkoordinasi dengan kadernya di daerah, tak terkecuali dalam merespons dinamika yang terjadi di Kalimantan Timur.
Demo Gubernur Kaltim
Diberitakan sebelumnya, aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Selasa (21/4/2026), berujung ricuh setelah Gubernur Rudy Mas’ud tidak menemui massa meski berada di dalam kantor.
Massa yang menggelar aksi sejak pukul 14.00 WITA itu bertahan hingga malam hari dengan harapan dapat bertemu langsung dengan gubernur untuk menyampaikan aspirasi. Namun, hingga menjelang malam, pertemuan tidak terjadi.
Kapolda Kalimantan Timur Endar Priantoro mengatakan, gubernur memang berada di lokasi, tetapi tidak menerima massa untuk audiensi. “Gubernur ada tadi di kantor, tapi memang tidak menerima mereka untuk audiensi,” ujar Endar.
Kondisi tersebut memicu ketegangan hingga terjadi aksi saling lempar antara massa dan aparat. Polisi kemudian mengerahkan water cannon untuk membubarkan kerumunan.
Dalam aksi itu, massa membawa sejumlah tuntutan, antara lain evaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mendesak DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Sejumlah isu yang disorot mencakup anggaran rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur senilai Rp 25 miliar, termasuk pengadaan fasilitas seperti akuarium laut dan alat kebugaran, serta pengadaan mobil dinas mewah jenis Range Rover senilai Rp 8,5 miliar.
Usai kericuhan mereda, Rudy Mas’ud meninggalkan kantor gubernur dengan pengawalan ketat tanpa memberikan pernyataan kepada awak media. Dia langsung menuju rumah jabatan dan tidak merespons pertanyaan terkait tuntutan massa maupun insiden yang terjadi. []
