PENARIKAN pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) perlu pertimbangan strategis antara TNI dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono . Menurut Dave, penarikan pasukan TNI itu tak bisa diputuskan secara singkat.
“Penarikan pasukan tentu bukan keputusan yang diambil secara tergesa-gesa, melainkan harus melalui pertimbangan strategis antara TNI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujar Dave saat dihubungi, Sabtu (4/4/2026), dikutip dari SindoNews.
Dave menegaskan, Indonesia memiliki komitmen kuat untuk menjaga perdamaian dunia. “Dan kehadiran prajurit TNI di UNIFIL adalah wujud nyata dari komitmen tersebut.”
Lebih lanjut, Dave menilai, instruksi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kepada prajurit yang tengah bertugas di Lebanon untuk berlindung di bunker atau markas UNIFIL, mencerminkan keputusan yang jelas. Hal ini dinilai menunjukkan keseriusan pimpinan TNI dalam menghadapi situasi darurat.
“Langkah ini menunjukkan bahwa keselamatan personel ditempatkan sebagai prioritas utama, sekaligus memastikan mandat perdamaian tetap dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin,” ucap Dave.
Dave mengingatkan, misi perdamaian di Lebanon memiliki risiko yang tinggi, sehingga setiap kebijakan lapangan harus berorientasi pada perlindungan prajurit.
“Langkah ini menunjukkan bahwa keselamatan personel ditempatkan sebagai prioritas utama, sekaligus memastikan mandat perdamaian tetap dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin,” ucap Dave.
Dave mengingatkan, misi perdamaian di Lebanon memiliki risiko yang tinggi, sehingga setiap kebijakan lapangan harus berorientasi pada perlindungan prajurit. “Instruksi tersebut adalah bagian dari evaluasi menyeluruh yang terus dilakukan agar pasukan kita tetap dapat menjalankan tugas dengan aman dan efektif,” ujar Dave.
Dengan demikian, kata Dave, langkah Panglima TNI patut diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan prajurit. “Komisi I DPR RI mendukung setiap upaya yang dilakukan untuk melindungi mereka,” pungkas politikus Partai Golkar itu. []
