ANGGOTA Komisi VII DPR RI Rycko Menoza menyoroti meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia yang dinilai semakin tidak terkendali, terutama di wilayah Pulau Jawa. Ia mempertanyakan peran pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, dalam mengantisipasi lonjakan produksi kendaraan roda dua yang terus bertambah setiap tahun.
Ia tidak memungkiri keberadaan industri otomotif patut disyukuri lantaran berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Walaupun begitu, ia menilai produksi kendaraan baru yang masif tidak diimbangi dengan kebijakan pengurangan kendaraan lama, sehingga memicu kepadatan lalu lintas yang semakin parah.
Perlu diketahui, hingga saat ini belum ada regulasi yang secara tegas membatasi jumlah kendaraan bermotor di Indonesia. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kapasitas infrastruktur jalan yang cenderung stagnan, sehingga ketimpangan antara jumlah kendaraan dan daya tampung jalan semakin melebar.
“Perlu dipikirkan bagaimana mengurangi kendaraan lama yang terus menumpuk, sementara produksi kendaraan baru tidak pernah berhenti,” ujar Rycko dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT QJ Motor Manufacture Indonesia di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (2/4/2026), dikutip dari laman DPR RI.
Tidak henti, dirinya mendorong ide inovasi dari pelaku industri otomotif, seperti program tukar tambah atau daur ulang kendaraan lama agar material yang masih layak dapat dimanfaatkan kembali untuk produksi baru. Baginya, langkah ini tidak hanya dapat menekan jumlah kendaraan, tetapi juga mendukung efisiensi sumber daya.
Menutup pernyataan, Politisi Fraksi Partai Golkar berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat segera merumuskan kebijakan yang komprehensif untuk mengendalikan pertumbuhan kendaraan bermotor. Usaha ini, pungkasnya, bisa menjadi solusi berkelanjutan demi mengatasi persoalan kemacetan dan kepadatan lalu lintas di masa mendatang. []
